Senin, 27 Desember 2010

Reformasi Birokrasi (Permasalahan Birokrasi di Indonesia)

Reformasi Birokrasi (Permasalahan Birokrasi di Indonesia)
Kita masih ingat bulan Mei 1998 menjadi awal reformasi di Indonesia. Ribuan mahasiswa pada saat itu menduduki gedung DPR-MPR di Senayan Jakarta menuntut turunnya Pak Harto yang katanya dictator, seorang koruptor dan musuh demokrasi yang harus dilawan. Usaha ribuan mahasiswa itu berhasil. Pak Harto pun mengundurkan diri secara konstitusional. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Ketika berhadapan dengan kenyataan: reformasi yang tidak membuahkan hasil. Reformasi yang didengung-dengungkan ternyata bukan solusi atau jawaban. Dan rakyat pun muali menjerit dan paham ketika suhu sosial, politik dan ekonomi tak terkendali. Bahkan bangsa ini terus menuju keterpurukan dengan gonta-ganti presiden, gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti Menteri- bahkan kita tak hafal nama-nama menteri.
Salah satu dari sepuluh pola untuk memahami birokrasi menurut Jn-Erik Lane dalam tulisannya yang berjudul “Introduction: The Concept of Bureaucracy” dalam Bureaucracy and Public Choice (1987:1-31) adalah professional administration. Administrasi professional merupakan pendekatan sosiologis yang memandang birokrasi sebagai sebuah bagian dari tipe organisasi. Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis.  Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat.  Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar. Dengan kata lain semua urusan kita diatur oleh birokrasi, seakan-akan kita tidak punya privasi lagi. Birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha.  Birokrasi dengan aparaturnya juga  memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.
Tapi, di Indonesia birokrasi yang ada belum bisa dikatakan berkembang. Meskipun pelaksanaanya memang sudah berlangsung tapi perkembangan dari birokrasi itu sendiri cenderung statis. Misalnya saja, semua urusan yang dinilai dengan besaran uang. Banyak orang yang berpendapat di negara ini apa si yang ga pake duit. Segala urusan bahkan unutk urusan ke kamar mandi pun kita butuh yang namanya uang. Semua berorientasi pada uang. Contoh kecilnya kenaikan harga tiket untuk final AFF Suzuki Cup. Disaat masyarakat antusias menonton langsung ada saja oknum yang memanfaatkan keadaan ini dengan menaikan harga tiket pertandingan. Padahal secara tidak langsung persatuan dan kesatuan masyarakat kita semakin besar karena bola. Yang memang akhir-akhir ini mulai krisis (banyak daerah yang ingin memisahkan diri). Ironis memang.
Berbagaim kritik pun dilontarkan terhadap birokrasi di Indonesia. Antara lain:
  1. Buruknya pelayanan publik
  2. Besarnya angka kebocoran anggaran  negara
  3. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
  4. Sulitnya  pelaksanaan koordinasi antar instansi
  5. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
  6. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
  7. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan. 
Dari kritik tersebut seharusnya para birokarat bisa belajar dan membenahi sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Semoga nantinya birokrasi di Indonesia lebih baik lagi dibanding dengan sekarang. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan.  Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.
Sumber:
Wicaksono, Kristian Widaya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sari, Dewi Ambar. 2006. Beribu Alasan Kita Mencintai Pak Harto. Jakarta: PT Jakarta Citra.

1 komentar: